Oleh Muhajir Ismail
MEMBACA berita “99% Siswa Aceh Lulus UN” (Serambi, 27/5/2012), dengan perasaan sedih saya mengucapkan “terimakasih” kepada guru pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika karena telah sukses menjawab soal dengan benar pada saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK tahun 2012 yang dilaksanakan pada pertengahan April lalu.
Dari 66.812 siswa SMA/MA/SMK di Aceh yang mengikuti UN Tahun Ajaran 2011/2012 ini, sebanyak 66.337 siswa atau sekitar 99,29% dinyatakan lulus dan Hanya 475 siswa (sekitar 0,71%) yang gagal. Pengumuman hasil UN diumumkan serentak di sekolah masing-masing, Sabtu (26/5), angka kelulusan tahun ini meningkat sampai 0,26 persen dibanding tahun ajaran 2010/2011 lalu.
Kelulusan tersebut diperoleh setelah menggabungkan nilai UN murni dan nilai sekolah. Sungguh ini merupakan angka yang sangat fantastis untuk Aceh. Angka kelulusan yang luar biasa juga berlaku di tingkat nasional yaitu sebanyak 1.517.125 peserta, atau 99,5 persen dari total keseluruhan peserta UN SMA 2012 lulus, sebanyak 0,5 persen, atau 7.579 siswa harus mengulang UN tahun depan, atau ikut program kesetaraan paket C.
Nilai kelulusan adalah rata-rata tahun ini adalah 5.5 dari nilai UN dan Ujian Sekolah. Kalau siswa berjuang secara murni menjawab soal yang dibuat oleh Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN) rasanya sangat sulit untuk mencapai nilai tersebut.
Angka kelulusan UN seakan menjadi tolok ukur prestasi kerja seorang gubernur dan bupati/wali kota dalam mengelola pendidikan di daerahnya, akan menjadi tamparan apabila banyak siswa yang gagal UN, karena dianggap tidak mampu mengurus masalah pendidikan di daerah yang dipimpinnya.
Rahasia umum
Sudah menjadi rahasia umum sang bupati/wali kota merasa resah menjelang pelaksanaan UN. Bupati/Wali kota memberikan ultimatum kepada pembantunya Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat mengupayakan angka kelulusan. Kepala Dinas Pendidikan yang tidak mau kehilangan jabatannya memanggil kepala sekolah untuk membicarakan kelulusan UN dengan cara apapun.
Karena sudah menjadi tradisi yang diterapkan oleh sekolah lain di seluruh Indonesia, merasa tidak ada pilihan lain, maka kepala sekolah meminta guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inngris dan Matematika untuk tetap berada di sekolah pada saat UN dengan harapan dapat membantu siswa menjawab soal. Modusnya bermacam-macam seperti memperbaiki lembar jawaban siswa dengan benar setelah pengawas pulang, memberikan kunci jawaban kepada siswa sebelum ikut ujian dan saat ujian dan lain-lain.
Bagi kadis Pendidikan, Kepala Sekolah dan guru yang bermental idealis, praktik seperti ini seakan menjadi buah simalakama, karena apabila tidak dilakukan maka dikhawatirkan anak didiknya tidak lulus sehingga berimbas kepada hasil kerjanya yang dinilai buruk, diperparah lagi kondisi di daerah dan sekolah lain yang mengabaikan kejujuran sehingga angka kelulusan “gila-gilaan”.
Yang menjadi pertanyaan sampai kapan kita membohongi diri sendiri menggadaikan pendidikan demi Prestasi sang Bupati, Kursi empuk Kadis Pendidikan dan jabatan Kepala sekolah?
Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan karena telah membelokkan arti Pendidikan pada jalur yang sebenarnya yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Begitu juga dengan Fungsi Guru yang sebenarnya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Tokoh Pendidikan Dunia Benjamin S Bloom (1913-1999) mengatakan tercapainya tujuan pendidikan berupa adanya perubahan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan gerak (psikomotor) pada setiap peserta didik.
Begitu juga menurut tokoh pendidikan Islam Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan adalah menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, Menyiapkan sesorang dari segi akhlak, menyiapkan sesorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan sesorang dari segi vokasional atau pekerjaan dan Menyiapkan sesorang dari segi pemikiran.
Akibat dari pada guru “membantu” siswa menjawab soal UN, kurugian besar kita adalah minat belajar siswa di sekolah dan membaca buku di rumah akan berkurang karena mareka tahu betul guru pasti akan membantunya pada saat UN.
Kondisi ini membuat siswa yang rajin belajar menjadi malas dan siswa yang malas tambah malas belajar. Kurugian adalah guru sebagai panutan siswa telah mengabaikan pentingnya nilai-nilai kejujuran dihadapan siswa sehingga kedepan akan terbentuk generasi bermental Korup.
‘Bom waktu’ mengerikan
Praktik ini kalau dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi “bom waktu” yang mengerikan bagi dunia pendidikan Aceh kedepan, maka jangan heran kedepan negeri kita akan menjadi lahan santapan empuk bagi orang-orang lain yang pintar.
Dalam UU No 11 Tahun 2006, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, kecuali urusan pemerintahan pusat yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
Mengenai pendidikan, Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan Kebijakan-kebijakan sendiri untuk membangun Pendidikan Aceh, walapun kewenangan yang diberikan merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan
Harapan kita kepada Gubernur Aceh terpilih dr Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakkir Manaf dapat menyelamatkan pendidikan Aceh dengan membuat rumusan-rumusan dan kebijakan baru untuk keluar dari sistem Pendidikan Nasional yang sedang mengalami kemerosotan akibat dari praktek-praktek yang tidak benar pada saat UN.
* Muhajir Ismail, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kamahiran Hidup Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.
MEMBACA berita “99% Siswa Aceh Lulus UN” (Serambi, 27/5/2012), dengan perasaan sedih saya mengucapkan “terimakasih” kepada guru pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika karena telah sukses menjawab soal dengan benar pada saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK tahun 2012 yang dilaksanakan pada pertengahan April lalu.
Dari 66.812 siswa SMA/MA/SMK di Aceh yang mengikuti UN Tahun Ajaran 2011/2012 ini, sebanyak 66.337 siswa atau sekitar 99,29% dinyatakan lulus dan Hanya 475 siswa (sekitar 0,71%) yang gagal. Pengumuman hasil UN diumumkan serentak di sekolah masing-masing, Sabtu (26/5), angka kelulusan tahun ini meningkat sampai 0,26 persen dibanding tahun ajaran 2010/2011 lalu.
Kelulusan tersebut diperoleh setelah menggabungkan nilai UN murni dan nilai sekolah. Sungguh ini merupakan angka yang sangat fantastis untuk Aceh. Angka kelulusan yang luar biasa juga berlaku di tingkat nasional yaitu sebanyak 1.517.125 peserta, atau 99,5 persen dari total keseluruhan peserta UN SMA 2012 lulus, sebanyak 0,5 persen, atau 7.579 siswa harus mengulang UN tahun depan, atau ikut program kesetaraan paket C.
Nilai kelulusan adalah rata-rata tahun ini adalah 5.5 dari nilai UN dan Ujian Sekolah. Kalau siswa berjuang secara murni menjawab soal yang dibuat oleh Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN) rasanya sangat sulit untuk mencapai nilai tersebut.
Angka kelulusan UN seakan menjadi tolok ukur prestasi kerja seorang gubernur dan bupati/wali kota dalam mengelola pendidikan di daerahnya, akan menjadi tamparan apabila banyak siswa yang gagal UN, karena dianggap tidak mampu mengurus masalah pendidikan di daerah yang dipimpinnya.
Rahasia umum
Sudah menjadi rahasia umum sang bupati/wali kota merasa resah menjelang pelaksanaan UN. Bupati/Wali kota memberikan ultimatum kepada pembantunya Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat mengupayakan angka kelulusan. Kepala Dinas Pendidikan yang tidak mau kehilangan jabatannya memanggil kepala sekolah untuk membicarakan kelulusan UN dengan cara apapun.
Karena sudah menjadi tradisi yang diterapkan oleh sekolah lain di seluruh Indonesia, merasa tidak ada pilihan lain, maka kepala sekolah meminta guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inngris dan Matematika untuk tetap berada di sekolah pada saat UN dengan harapan dapat membantu siswa menjawab soal. Modusnya bermacam-macam seperti memperbaiki lembar jawaban siswa dengan benar setelah pengawas pulang, memberikan kunci jawaban kepada siswa sebelum ikut ujian dan saat ujian dan lain-lain.
Bagi kadis Pendidikan, Kepala Sekolah dan guru yang bermental idealis, praktik seperti ini seakan menjadi buah simalakama, karena apabila tidak dilakukan maka dikhawatirkan anak didiknya tidak lulus sehingga berimbas kepada hasil kerjanya yang dinilai buruk, diperparah lagi kondisi di daerah dan sekolah lain yang mengabaikan kejujuran sehingga angka kelulusan “gila-gilaan”.
Yang menjadi pertanyaan sampai kapan kita membohongi diri sendiri menggadaikan pendidikan demi Prestasi sang Bupati, Kursi empuk Kadis Pendidikan dan jabatan Kepala sekolah?
Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan karena telah membelokkan arti Pendidikan pada jalur yang sebenarnya yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Begitu juga dengan Fungsi Guru yang sebenarnya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Tokoh Pendidikan Dunia Benjamin S Bloom (1913-1999) mengatakan tercapainya tujuan pendidikan berupa adanya perubahan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan gerak (psikomotor) pada setiap peserta didik.
Begitu juga menurut tokoh pendidikan Islam Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan adalah menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, Menyiapkan sesorang dari segi akhlak, menyiapkan sesorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan sesorang dari segi vokasional atau pekerjaan dan Menyiapkan sesorang dari segi pemikiran.
Akibat dari pada guru “membantu” siswa menjawab soal UN, kurugian besar kita adalah minat belajar siswa di sekolah dan membaca buku di rumah akan berkurang karena mareka tahu betul guru pasti akan membantunya pada saat UN.
Kondisi ini membuat siswa yang rajin belajar menjadi malas dan siswa yang malas tambah malas belajar. Kurugian adalah guru sebagai panutan siswa telah mengabaikan pentingnya nilai-nilai kejujuran dihadapan siswa sehingga kedepan akan terbentuk generasi bermental Korup.
‘Bom waktu’ mengerikan
Praktik ini kalau dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi “bom waktu” yang mengerikan bagi dunia pendidikan Aceh kedepan, maka jangan heran kedepan negeri kita akan menjadi lahan santapan empuk bagi orang-orang lain yang pintar.
Dalam UU No 11 Tahun 2006, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, kecuali urusan pemerintahan pusat yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
Mengenai pendidikan, Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan Kebijakan-kebijakan sendiri untuk membangun Pendidikan Aceh, walapun kewenangan yang diberikan merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan
Harapan kita kepada Gubernur Aceh terpilih dr Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakkir Manaf dapat menyelamatkan pendidikan Aceh dengan membuat rumusan-rumusan dan kebijakan baru untuk keluar dari sistem Pendidikan Nasional yang sedang mengalami kemerosotan akibat dari praktek-praktek yang tidak benar pada saat UN.
* Muhajir Ismail, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kamahiran Hidup Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.
Editor : bakri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar